Baca selengkapnya
Indonesia Today.com
BITUNG 19 Jamuari 2026
Dukungan dan Permohonan datang dari barisan relawan dan tokoh masyarakat Sulawesi Utara. Ketua Ratu Prabu Center 08 Sulawesi Utara, Ustadz Adrianto Kaiko, secara tegas Memohon Kepada Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus Komaling, SE, bersama Walikota Bitung Hengky Honandar, SE, untuk segera memberikan posisi strategis kepada Herry Benjamin, khususnya sebagai Dewan Pengawas (Dewas) di Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Kota Bitung, atau jabatan strategis lain yang setara.
Menurut Ustadz Adrianto Kaiko, desakan ini bukan tanpa dasar, melainkan didasari rekam jejak, loyalitas, dan kapasitas kepemimpinan Herry Benjamin yang telah teruji. Ia menilai, figur Herry Benjamin sangat layak dipercaya mengemban amanah strategis di lingkungan BUMD Kota Bitung.
👉 " Herry Benjamin bukan figur karbitan. Beliau mantan Kasat Pol PP, Kaban Kesbangpol, Kadis ESDM yang Sangat Berpengalaman dan memahami tata kelola pemerintahan, disiplin, dan pengawasan. Bahkan dalam momentum politik kemarin, beliau juga menjadi Ketua Tim Pemenangan YSK–Victory di Kota Bitung. Kontribusinya nyata, bukan sekadar slogan,” tegas Ustadz Adrianto Kaiko.
Ia menambahkan, penempatan figur yang tepat di posisi Dewan Pengawas Perumda merupakan kunci untuk memperbaiki tata kelola perusahaan daerah agar lebih profesional, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Desakan senada juga disampaikan oleh Ketua GL PRO 08 Sulawesi Utara, Andriano Lengkong. Ia secara terbuka meminta Walikota Bitung Hengky Honandar, SE, untuk serius mempertimbangkan dan segera memberikan posisi Dewan Pengawas kepada Herry Benjamin.
👉 “Kota Bitung membutuhkan orang-orang yang paham sistem, berintegritas, dan loyal terhadap visi kepemimpinan daerah. Herry Benjamin memiliki semua itu. Sudah saatnya Walikota Bitung memberikan ruang dan kepercayaan kepada figur yang benar-benar layak,” ujar Andriano Lengkong.
Baik Ratu Prabu Center 08 Sulut maupun GL PRO 08 Sulut menegaskan, pengabaian terhadap figur-figur berkapasitas hanya akan memperlemah kinerja BUMD. Mereka berharap Gubernur Sulut dan Walikota Bitung tidak menutup mata terhadap kontribusi dan potensi sumber daya manusia lokal yang telah terbukti bekerja dan berjuang untuk kepentingan daerah.
Desakan ini menjadi sinyal kuat bahwa publik dan relawan menunggu langkah konkret, bukan sekadar janji politik, demi terciptanya tata kelola Perusahaan Umum Daerah Kota Bitung yang lebih profesional, bersih, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
( tem )
0 Reviews