Baca selengkapnya
Indonesia today.com
Minahasa, 22 Januari 2026 —
Instruksi keras Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus Komaling, SE, bersama Kepolisian Daerah Sulut pada tahun 2025 untuk menghantam mafia BBM bersubsidi, kini dipertanyakan publik. Pasalnya, dugaan aktivitas penimbunan dan distribusi ilegal BBM solar subsidi masih terus berulang, seolah kebal hukum dan tak tersentuh negara.
Di wilayah Watulambot, Tondano, Kabupaten Minahasa, suara keresahan masyarakat semakin keras. Warga menyebut adanya praktik lama yang terus dipelihara, meski larangan dan perintah penindakan telah diumumkan secara terbuka oleh pemerintah provinsi dan kepolisian.
Pertanyaan tajam pun mengemuka:
Siapa yang dilindungi? Siapa yang bermain? Dan mengapa instruksi Gubernur seperti diabaikan begitu saja?
Informasi yang berkembang luas di tengah masyarakat menyebut adanya sebuah gudang di sekitar lokasi galian batu Tondano–Minahasa yang diduga kuat dijadikan tempat penimbunan BBM solar bersubsidi secara ilegal. Dalam percakapan publik, nama Billy Wuner, warga asal Tondano Minahasa, ikut disebut-sebut sebagai pihak yang diduga mengetahui atau terhubung dengan aktivitas tersebut.
Perlu ditegaskan, penyebutan nama dan lokasi masih bersifat dugaan publik dan sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum untuk membuktikan kebenarannya. Namun masyarakat menilai, diamnya aparat justru memperkuat kecurigaan adanya pembiaran sistematis.
BBM bersubsidi bukan milik segelintir orang. Ini uang negara, uang rakyat, yang seharusnya dinikmati nelayan, petani, sopir kecil, pelaku UMKM, dan masyarakat miskin. Ketika BBM subsidi dirampas mafia, maka yang terjadi adalah kejahatan ekonomi terorganisir.
Jika dugaan ini benar dan terus dibiarkan, maka negara menghadapi konsekuensi serius:👇
●. Kerugian negara yang masif dan berkelanjutan
●. Rakyat kecil dipaksa membeli BBM mahal akibat kelangkaan buatan
●. Hukum kehilangan wibawa
●. Kepercayaan publik terhadap pemerintah dan aparat runtuh
Masyarakat kini tidak lagi butuh janji atau seremoni, tetapi aksi nyata. Aparat penegak hukum dan instansi terkait DITANTANG untuk membuktikan keberpihakan kepada rakyat, dengan langkah tegas:👇
1. Menggerebek dan menyegel lokasi yang diduga menjadi sarang penimbunan BBM subsidi
2. Menelusuri aliran BBM, jaringan, dan dugaan backing kekuasaan di belakangnya
3. Menangkap dan memproses hukum siapa pun yang terlibat, tanpa pandang bulu
4. Menyampaikan hasil penindakan secara terbuka dan transparan kepada publik
Publik menegaskan:👇
Jika mafia BBM subsidi dibiarkan hidup, maka itu bukan sekadar kelalaian—melainkan kegagalan negara menjalankan amanat rakyat.
Kini sorotan tertuju pada Polda Sulut dan jajaran terkait. Berani bersih, atau memilih diam?
Rakyat menunggu, dan sejarah akan mencatat.
( Berty )
0 Reviews